
Radio Elshinta
Radio Elshinta is an Indonesian radio station based in Jakarta. This official podcast features its broadcasts, news, and talk programming. Listeners can contact the newsroom by phone at 021-5869000, SMS/WA at 081-180-6543, or email at redaksielshinta@gmail.com. It serves as the station's podcast channel for on-demand audio.
Episode

Aksi #IndonesiaSadar & Tuntutan LAPAR di Hari Sumpah Pemuda: Perjuangan Pemuda dari Masa ke Masa
Sebanyak lebih dari 2.000 mahasiswa memadati kawasan Bundaran HI dalam aksi nasional membawa "Lima Perintah Rakyat" (LAPAR) bertajuk #IndonesiaSadar. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 1928, episode ini menghadirkan Sejarawan serta pendiri Komunitas Historia Indonesia (KHI), Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa (MKB) di bawah Arsip Nasional RI, Kang Asep Kambali S.Pd., M.I.K

Peringatan Hari Santri 2026 Tahun Ini istimewa Dan Terasa Berbeda.
Peringatan Hari Santri 2026 tahun ini terasa istimewa. Terasa berbeda.Bukan hanya karena upacara dan apel akbar di mana-mana. Tapi karena tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini, pesantren memiliki rumahnya sendiri di dalam negara, yaitu Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Ini adalah momentum bersejarah. Momentum untuk pembenahan secara menyeluruh ekosist

Darurat Kekerasan di Sekolah, Bagaimana Efektivitas Pengawasan KPAI?
Gelombang kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah telah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan setelah memakan korban jiwa anak-anak. Bergesernya pola perundungan menjadi lebih fatal ini dipengaruhi oleh krisis pengasuhan, dampak negatif media sosial, hingga pembiaran pengawasan di sekolah. Bersama Ketua KPAI, Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd, dialog ini membedah langkah te

Darurat Bullying Anak, Kapan Regulasi Tegas Diterapkan?
Kondisi perundungan (bullying) di Indonesia telah mencapai taraf darurat setelah berulangnya kasus kekerasan berat dan kematian anak di lingkungan pendidikan. Lonjakan kasus yang kian fatal ini dipicu oleh lemahnya pengawasan, pengaruh negatif media sosial, hingga krisis pengasuhan. Bersama pakar pendidikan karakter Doni Kusuma, episode ini membahas urgensi penetapan status darurat bullying serta

Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Bagaimana Dampak Hubungan Bilateral?
Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Bagaimana Dampak Hubungan Bilateral?Bersama Narasumber: 1. Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran, Adi Rio Arianto2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, DPR Soroti Kepentingan Industri Nasional
Komisi XII DPR RI menilai langkah pemerintah memangkas alokasi ekspor gas alam ke Singapura sebagai keputusan yang tepat guna memprioritaskan pemenuhan pasokan energi industri di dalam negeri, khususnya di kawasan strategis Batam. Kelangkaan pasokan listrik bahkan memicu kekhawatiran terjadinya pergeseran investasi dan aktivitas manufaktur dari Batam menuju kawasan industri kompetitor seperti Port

Kedaulatan Energi vs Kontrak Dagang: Di Balik Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia–Singapura. Bersama Ketua Umum ASPERMIGAS, Elan Biantoro
Pemerintah Singapura langsung menginstruksikan perusahaan pembangkit meningkatkan cadangan solar, importir bersiap menempuh jalur hukum terkait kontrak komersial, pasca Indonesia Pangkas volume ekspor gas bumi ke Singapura, secara sepihak. Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan pentingnya komitmen kontrak. Ns : Ketua Umum ASPERMIGAS, Elan Biantoro

Langkah Teknis forensik digital mengatasi Penipuan Link BSU 2026.
"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Buruh/Pekerja di Indonesia tidak sembarangan mengeklik tautan pesan berantai yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, serta memberikan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), kepada pihak yang tidak terverifikasi."Narasumber : Praktisi Manajemen Resiko Keamanan serta ketahanan siber & Pendiri Indonesia Cyber

RI Kurangi Ekspor Gas Ke Singapura, Untung Atau Buntung?
Diskusi Interaktif, Minggu (25/10) malam :"RI Kurangi Ekspor Gas Ke Singapura, Untung Atau Buntung?" Narasumber: Pkl 23,05 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing&Pkl 24,05 ::: Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugianto Emik

Dampak Pengurangan Ekspor Gas ke Singapura oleh SKK Migas Mulai 24 Oktober 2026
Menghitung Dampak Usai SKK Migas Mengurangi Ekspor Gas Ke Singapura Mulai 24 Oktober 2026.Narasumber: Pkl 23.05 ::: Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Jaka Aminata&Pkl 24.05 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Penyalahgunaan Etomidate Lewat Vape Marak, Perlukah Pemerintah Melarang Vape?
Diskusi Interaktif: Marak penyalahgunaan dan penyelundupan etomidate menggunakan vape, sudah saatnya pemerintah larang vape?23.00 :: Kepala Divisi OKK DPP Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) sekaligus Ketua DPD GERAM Jawa Tengah, yang juga Advokat / Havid Sungkar S.H, M,H&24.00 :: Direktur Yayasan Terakota/Pegiat Anti Narkoba Faisal N Afdal

Hari Santri Nasional 2026 mengangkat tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”
Momentum tahun ini terasa istimewa dengan hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendidikan dan masa depan pesantren.Lalu, apa makna strategis kehadiran Ditjen Pesantren, bagaimana komitmen DPR dalam mengawalnya, dan bagaimana memastikan santri mampu menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045?TALK :: Anggota DPR RI Komisi VII

Karhutla dan Penegakan Hukum: Tegas Menindak, Adil Menilai
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi. Prabowo juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Proses penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana memastikan pen

Penerapan Hukum Pidana Terorisme Lingkungan dan Tanggung Jawab Penegak Hukum dalam Penanganan Karhutla
Ada ancaman serius yang disampaikan oleh negara kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.Apa betul Indonesia yang negara hukum ini tidak ada satu instrumen hukum yang mampu ke depan untuk bisa mencegah dan hari ini untuk bisa menindak? Akan dibahas bersama Narasumber: Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Reset & Mulai Lagi: Bertahan di Era 800 Juta Pengangguran
Strategi fiskal untuk memperluas sektor padat karya di luar sektor formal yang makin menyusut dan a Model ekonomi baru yang paling realistis, yg bisa diterapkan di Indonesia untuk membendung angka pengangguran Generasi Z di tengah disrupsi AINarasumber : Kepala Lembaga Demografi FEB UI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) - I Dewa Gede Karma Wisana, S.E., M.Sc., Ph.D

Menguji Klaim Muhaimin Iskandar: Kemiskinan Turun 8 Persen dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Diskusi Interaktif ::: Menguji Klaim Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang Nyatakan Kemiskinan Turun 8 Persen Dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran1. Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng&2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Hari Santri Nasional 2026 mengangkat tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”
Tema ini menegaskan bahwa santri tidak hanya berperan menjaga nilai-nilai agama dan akhlak, tetapi juga harus dipersiapkan menjadi generasi unggul yang mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kepemimpinan.Jawa Tengah memiliki tradisi pesantren yang kuat. Lalu, bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan santri mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan berkontrib

SAID DIDU: BURSA MINERAL KOMODITAS STRATEGIS HARUS ADA!!
Indonesia kaya akan sumber daya mineral. Namun, siapa yang menentukan harga dan mengendalikan perdagangannya?Bagaimana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dapat menjadi instrumen kedaulatan ekonomi Indonesia?Simak perbincangan menarik bersama Said Didu, pemerhati kebijakan publik yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, dipandu Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elsh

TGB Soroti Tantangan Pesantren: Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan Santri
Pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pendidikan generasi muda. Namun, tantangan dalam pengasuhan, kedisiplinan, dan perlindungan santri menuntut perhatian serius. Bersama Tuan Guru Bajang (TGB) Dr. TGH. M. Zainul Majdi, simak pembahasan mengenai tantangan pesantren saat ini dan upaya mewujudkan lingkungan pendidikan Islam yang aman, berkualitas, serta ramah anak.

Menakar Untung-Rugi Rencana Perubahan Definisi Korupsi: Antara Kepastian Bisnis Danantara dan Ancaman Impunitas
Usulan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengubah unsur kerugian negara dalam delik korupsi menuai kontroversi. Benarkah langkah ini sebatas menyelaraskan hukum Indonesia dengan standar UNCAC dan memberi kepastian hukum bagi pengambil keputusan bisnis di BUMN? Lantas, bagaimana dampaknya terhadap pemberantasan korupsi, serta peran KPK dan PPATK dalam menelusuri aliran dana ilegal dan membukt

Pemerintah Wacanakan Definisi Baru Korupsi Hanya Sebatas Praktik Suap, Apa Dampaknya?
"Pemerintah Wacanakan Definisi Baru Korupsi Hanya Sebatas Praktik Suap, Apa Dampaknya?" Narasumber: Pkl 23.05 ::: Koordinator KOSMAK (Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi), Ronald Loblobly&Pkl 00.05 ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo - Gibran dan Momentum Ditjen Pesantren Kemenag RI
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui pendidikan keagamaan dan pesantren. Salah satu momentum penting bagi dunia pesantren adalah lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Kehadiran direktorat jende

Respon Pemerintah Soal Aksi Greenpeace di 2 Tahun Prabowo-Gibran
Bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi di Bundaran HI untuk menagih komitmen penanganan krisis iklim dan dampaknya terhadap biaya hidup masyarakat. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap tuntutan ini? Simak perbincangannya bersama Ricky Tamba (Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI).

Penegakan Hukum Karhutla: Menjerat Korporasi dan Modal Asing
Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh hanya menyasar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga harus menelusuri dugaan keterlibatan korporasi dan pihak yang memperoleh keuntungan.Setelah Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) merilis dugaan keterlibatan tiga perusahaan Indonesia dalam karhutla yang asapnya berpotensi mencapai Singapura, bagaimana langkah hukum

Karhutla: 98 korporasi disidik, penegakan hukum diuji
Karhutla: 98 korporasi disidik, penegakan hukum diujiBersama Narasumber1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara (Untar), Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.2. Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik

Tanpa Status Bencana Nasional, Seberapa Efektif Penanganan Karhutla?
#DiskusiInteraktif Tanpa Status Bencana Nasional, Seberapa Efektif Penanganan Karhutla?TALK: Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo&Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Pesantren Ramah Anak, Bagaimana Mewujudkannya?
Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk tumbuh, membangun karakter, dan menanamkan akhlak mulia. Karena itu, pesantren harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kementerian Agama kini menempatkan Pesantren Ramah Anak sebagai salah satu prioritas, terlebih dengan lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren yang dih

Misteri Shadowban Konten Karhutla
Sejumlah netizen, influencer, hingga tokoh publik mengeluhkan bahwa unggahan mereka di Instagram yang membahas karhutla Kalimantan dan dampak kabut asap, mengalami penurunan jangkauan ( Shadow Ban).// Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Angga Raka Prabowo, menjelaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pembatasan atau penghapusan terhadap kritik masyarakat terkait pe

KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Menteri ATR/BPN yang Mangkir Pemeriksaan
Menyoroti rencana KPK lakukan upaya jemput paksa Menteri ATR/BPN yang selalu mangkir untuk pemeriksaan. 23.00 ::: mantan jubir/pimpinan KPK/mantan Anggota Komisi III DPR Johan Budi SP&24.00 ::: Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Mewaspadai asap karhutla yang sudah mencemari langit Ibukota Jakarta
Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kini menjadi ancaman serius, menyusul terpantau masuknya sebaran asap yang mencemari langit Jakarta. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas udara dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Di tengah ancaman tersebut, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan mem

Mengantisipasi dampak yang timbul usai IHSG anjlok hingga 11 persen
Mengantisipasi dampak yang timbul usai IHSG anjlok hingga 11 persen. 23.00 ::: Ekonom Universitas Hasanuddin/Chairman ASEAN Competition Institute - Muhammad Syarkawi Rauf&24.00 ::: Pengamat Ekonomi - Irwan Ibrahim

Sembilan Pejabat Baru Dilantik, Gebrakan Apa Yang Dinantikan Publik?
"Sembilan Pejabat Baru Dilantik, Gebrakan Apa Yang Dinantikan Publik?" Narasumber: Pukul 23.05 ::: Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, Ph.D& Pukul 00.05 ::: Pengamat Politik Independen/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

OTT KPK di BNPB, Bagaimana Nasib Penanganan Karhutla?
Berikut adalah rangkuman singkat pembahasan "OTT KPK di BNPB, Bagaimana Nasib Penanganan Karhutla?"bersama narasumber:1. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri2. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus

Gubernur Kaltim Viral ke Singapura di Tengah Karhutla, Apa Langkah Pemerintah Pusat?
"Viral Gubernur Kalimantan Timur ke Singapura di tengah kondisi Karhutla yang masih terjadi, apa yang harus dilakukan pusat?" Narasumber: Pkl 23.05 ::: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan&Pkl 00.05 ::: Pengamat Hukum Tata Negara dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Serangan Houthi di Arab Saudi, Keberangkatan Jemaah Umrah Indonesia Terdampak
Serangan kelompok militan Houthi yang berulang kali menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, sejak 6 hingga 11 Oktober 2026 mengakibatkan 19 orang tewas dan 300 lainnya terluka. Kondisi ini memicu peningkatan kewaspadaan terhadap keselamatan penerbangan dan perjalanan, terutama perjalanan umroh. Kondisi ini juga berdampak pada keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia. Sen

Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas
Hari Santri 2026 terasa istimewa. Di tengah peringatan Hari Santri, hadir Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama RI, yang membawa harapan baru bagi penguatan pendidikan pesantren dan masa depan jutaan santri di Indonesia.Dengan tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas,” santri ditantang bukan hanya menjadi penjaga tradisi keilmuan dan akhlak, tetapi juga menjadi generasi un

Menimbang Dampak Kebijakan Siswa Tidak Naik Kelas Mulai Tahun Ajaran 2027/2028
"Menimbang dampak dari pemberlakuan kembali kebijakan siswa tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028."Narasumber: Pkl 23.05 ::: Ketua PB PGRI yang juga Pengamat Pendidikan Islam UIN Jakarta, Dr. Jejen Musfah MA,&Pkl 00.05 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

ISWAMI Malaysia Desak Dorong Kerja Sama Indonesia-Malaysia Perkuat Penanganan Karhutla dan Kabut Asap
KUALA LUMPUR – Pemangku Presiden Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia–Indonesia (ISWAMI Malaysia), Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman, mendesak tindakan segera, tegas, dan menyeluruh untuk mengatasi kabut asap lintas batas yang berdampak terhadap kualitas udara di Malaysia akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.Dalam siaran pers yang diterima redaksi Elshinta, Senin (

Tiran Nusantara Grup dan Conch Tiongkok Sepakati Investasi Rp10 Triliun untuk Industri dan Energi Hijau
Anhui – PT Tiran Nusantara Grup bersama Conch InvestmentHoldings (Hong Kong) Ltd. menandatangani kerja sama investasi tahap awal senilai Rp10 triliun di sektor manufaktur dan energi hijau. Penandatanganan berlangsung di Anhui, Tiongkok, Jumat (9/10/2026). Kesepakatan tersebut ditandatangani Direktur OperasionalTiran Nusantara Grup Andi Karyadi dan Direktur Conch Li Xin, disaksikan Presiden Komisar

Efisiensi Anggaran Pemerintah di Akhir Tahun, Apa Dampaknya?
Menyoroti langkah efisiensi anggaran pemerintah pada akhir tahun, Apa dampaknya? 23.00 ::: Pengamat Ekonomi dan energi, Salamuddin Daeng &24.00 ::: Pengamat ekonomi Irwan Ibrahim

Dua Pelajar SMP Tewas Kecelakaan di Alam Sutera, Polisi Amankan Tiga Pelajar
Dua pelajar SMP meninggal dunia dalam kecelakaan di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, setelah diduga berusaha menghindari rombongan pelajar yang membawa senjata tajam. Polisi telah mengamankan tiga pelajar dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk celurit, arit, golok, serta sepeda motor Honda PCX berwarna merah.Narasumber : Kapolsek Serpong, Kompol Suhardono

Desakan Penetapan Bencana Nasional Menguat, Bagaimana Sikap Pemerintah Hadapi Karhutla?
Bagaimana sebaiknya pemerintah menanggapi desakan penetapan bencana nasional yang menguat seiring masalah karhutla yang tidak kunjung usai? Narasumber: Pkl 23:00 ::: Pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional, Wahyu Eka Styawan &Pkl 24:00 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Wacana Penambahan Kursi DPR dalam Revisi UU Pemilu, Efektifkah Tingkatkan Kualitas Parlemen?
#DiskusiInteraktif Menimbang wacana penambahan kursi DPR dalam revisi UU Pemilu, Mampukah perbaiki kinerja dan kualitas anggota parlemen?1. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Shohibul Anshor Siregar&2. Advokat dan Tenaga Ahli Bawaslu RI 2008 - 2017 yang juga Sekjen Pusat Kajian Konstitusi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Heriyanto, S.H., M.H.

Mengukur Kompetensi Siswa: Haruskah Tinggal Kelas Jadi Solusi?
Pemerintah membuka wacana untuk mengakhiri kebijakan naik kelas otomatis dan berencana menerapkan kembali aturan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Fenomena "RMS" (Rajin Malas Sama Saja) akan segera berakhir. Kebijakan "Naik kelas Otomatis" yang selama ini diterapkan di sekolah, secara tak sadar telah menciptakan frustasi di kalangan siswa yg rajin belajar utk mengejar

UU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkah, apa implikasinya?
UU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkah, apa implikasinya? Bersama Narasumber:1. Fungsionaris Kadin Indonesia, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod2. Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno

UU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Apa yang Masih Dipersoalkan Pengusaha?
Serikat Pekerja Indonesia mengapresiasi pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan. Buruh kini merasa aman dengan adanya aturan pesangon dan upah, dimana perusahaan wajib menyiapkan cadangan dana guna menjamin kepastian pembayaran hak pekerja saat terjadi PHK atau kepailitan. Apakah UU ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan krusial di pihak Pengusaha..? Point apa saja yg masih dinilai krusial da

Setelah Putusan MK, Tuntas atau Masih Ada Persoalan soal Ijazah Gibran?
“Setelah Putusan MK: Tuntas atau Masih Ada Persoalan soal Ijazah Gibran?”Narasumber: Pkl 23.05 ::: Anggota Komisi 2 DPR RI Periode 2019-2024, Guspardi Gaus&Pkl 00.05 ::: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Putusan MK soal Ijazah Gibran dan Persoalan Syarat Pendidikan
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan setingkat SMA dari sekolah di luar negeri. Namun, perkara tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Lantas, bagaimana publik harus memahami putusan

Putusan MK Tolak Gugatan Ijazah Gibran, Bagaimana Mencermatinya?
Bagaimana mencermati putusan MK yang menolak gugatan ijazah Gibran yang dinilai tidak mempunyai kedudukan hukum secara objektif. Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia serta Dosen Tidak Tetap pada Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Titi Anggraini, S.H., M.H

Putusan MK soal Gugatan Ijazah Gibran dan Dampaknya bagi Politik Nasional
"Menyoroti putusan MK tentang gugatan ijazah Gibran dan dampaknya bagi konstalasi politik nasional."Narasumber: Pkl 23.05 ::: Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Hananto Widodo&Pkl 00.05 ::: Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Shohibul Anshor Siregar

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Ini yang Perlu Dicermati
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan akan disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Regulasi tersebut mengatur pelindungan pekerja informal dan digital, pembatasan kontrak serta outsourcing, jam kerja dan cuti, hingga pengupahan, jaminan sosial, dan kesejahteraan pekerja. Bagaimana mencermati pengesahan regulasi tersebut?Untuk mencermatinya, akan dibahas bersama Sekretaris Jenderal O

Pemerintah Blokir 4,1 Juta Konten Judol, Pakar Dorong Mitigasi Otomatis
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut judi online sebagai kejahatan transnasional karena mayoritas infrastruktur dan alamat IP-nya berada di luar negeri, namun secara aktif menyasar dan merugikan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah memblokir 4,1 juta konten judi online sejak Oktober 2024. Lantas, langkah mitigasi apa yang paling mendesak untuk mempersempit ruang gerak domain atau

Presiden Prabowo Tekankan TNI Harus Adaptif Hadapi Ancaman Modern
Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI harus terus beradaptasi menghadapi perkembangan bentuk ancaman dan peperangan yang semakin kompleks dan tidak lagi hanya bersifat fisik. Di usia ke-81, TNI dituntut menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, modern, responsif, inovatif, dan adaptif, serta mampu menguasai perkembangan teknologi. Prabowo juga menekankan pentingnya TNI untuk selalu dekat de

Wacana Wajib Militer Terbatas untuk Usia 18 Tahun, Apa Aspek yang Paling Krusial Dibahas?
Wacana wajib militer terbatas di Indonesia kembali menjadi sorotan, setelah diusulkan Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Wacana tersebut diarahkan bagi anak-anak usia 18 tahun untuk memperkenalkan kedisiplinan, budi pekerti, serta pemahaman bela negara melalui kerja sama sekolah, TNI, Polri, dan praktisi. Jika wacana ini diperd

Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Hadiah Dipangkas Jadi Sorotan.
Timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand pada laga final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam WIB. Gelar ini menjadi catatan bersejarah bagi tim nasional sepak bola senior Indonesia setelah penantian panjang selama 35 tahun. Di tengah euforia kemenangan, sorotan juga tertuju pada kontribusi pemain diaspora seperti Kevin Diks d

Final FIFA ASEAN Cup: Hasil Indonesia vs Thailand dan Masa Depan Tim Garuda Bersama Pemain Keturunan
Menyoroti hasil pertandingan final FIFA ASEAN Cup antara Indonesia vs Thailand dan masa depan tim Garuda yang diperkuat pemain keturunanNarasumber: Pkl 23:00 ::: Presiden Forum Komunikasi Suporter Indonesia (FKSI) sekaligus pengamat sepak bola, Richard Ahmad Supriyanto Pkl 24:00 ::: Pemerhati Sepakbola, M. Wildan

Dugaan Napi Joget dan Konsumsi Narkoba di Rutan Depok, 22 Warga Binaan dan 2 Petugas Diperiksa
Rutan Depok menyelidiki dugaan pelanggaran SOP setelah beredar video sekelompok pria berjoget dan diduga mengonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lapas wilayah Depok. Sebanyak 22 narapidana dan 2 petugas telah diperiksa. Karutan Depok Ario Galih Maduseno menyebut kasus tersebut telah dilaporkan ke kepolisian.

Di Balik 26 Penasihat Presiden: Nasihat Didengar atau Diabaikan?
Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, tiga hari lalu, resmi memiliki 26 anggota baru yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, pakar hukum tata negara, pengusaha, hingga mantan pejabat.Wantimpres merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang keberadaannya diatur langsung dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945.Meski berperan sebagai think tank internal Presiden dan

Belum genap 2 tahun, Presiden sudah 4 kali mengganti Kepala BAKOM RI, Apa yang terjadi?
"Belum genap 2 tahun, Presiden sudah 4 kali mengganti Kepala BAKOM RI, Apa yang terjadi?" Narasumber: Pkl 23:00 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing&Pkl 24:00 ::: Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik

News Flash: Perkelahian 10 Siswa di Semarang Jadi Introspeksi Bersama dalam Perlindungan Anak
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Samsul Ridwan, menyatakan perkelahian yang melibatkan 10 siswa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, harus menjadi introspeksi bagi semua pihak dalam memperkuat perlindungan anak, baik orang tua, sekolah, keluarga, maupun lingkungan.

Mutasi 88 Perwira Polri: Konsolidasi Organisasi atau Langkah Awal Agenda Kapolri Baru?
Sehari setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan menengah Polri, termasuk seluruh Kapolda di Pulau Jawa. Mutasi disebut sebagai bagian dari penyegaran dan kebutuhan organisasi. Namun, apakah langkah tersebut juga menjadi awal konsolidasi untuk membangun struktur kepolisian sesuai agenda dan prioritas kepemimpinan b

Harapan pada Kapolri baru, bagaimana arah agenda Reformasi?
"Harapan pada Kapolri baru, bagaimana arah agenda Reformasi?" Narasumber: Pkl 23.05 ::: Ketua Public Interest for Public Trust yang juga Mantan Anggota Kompolnas, Dr M Nasser, SpKK, DLAW. &Pkl 00.05: Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Sejumlah tokoh oposisi di pemerintahan Jokowi dilantik menjadi anggota Wantimpres dan Kepala Bakom, pertanda apa?
Sejumlah tokoh oposisi di pemerintahan Jokowi dilantik menjadi anggota Wantimpres dan Kepala Bakom, pertanda apa? Bersama Narasumber: 1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan2. Direktur Emrus Corner/Komunikolog Indonesia UPH, Dr Emrus Sihombing

Peta Baru Penasihat Presiden: Wantimpres dan Bakom RI
Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik sejumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Badan Analisis Kebijakan Nasional atau Bakom RI di Istana Kepresidenan, Jakarta. Para tokoh yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, politikus, pengusaha, hingga ahli hukum. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang

Kabinet Prabowo Makin Gemuk, Bagaimana Dampaknya bagi Birokrasi?
Langkah reshuffle kabinet ketujuh yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 merupakan kombinasi taktis antara strategi memperkuat kekuasaan eksekutif sekaligus instrumen kompromi politik untuk menjaga stabilitas koalisi. Perombakan besar yang melibatkan pelantikan 18 pejabat baru, termasuk pembentukan nomenklatur baru seperti Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dija

Regenerasi Juru Batik dan Tantangan Menjaga Pakem Batik Tradisional
Pergeseran generasi juru batik tulis dari generasi senior ke Milenial dan Gen Z menjadi tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi batik Indonesia.Di tengah modernisasi, digitalisasi desain, dan komersialisasi, muncul kekhawatiran semakin berkurangnya pemahaman terhadap pakem, nilai filosofis, hingga makna spiritual yang melekat pada motif batik tradisional.Lantas, bagaimana masa depan

Menata Kabinet, Memperkuat Pemerintahan: Apa Makna Perubahan Menjelang Dua Tahun Prabowo-Gibran?
Menata Kabinet, Memperkuat Pemerintahan: Apa Makna Perubahan Menjelang Dua Tahun Prabowo-Gibran? Bersama Narasumber:1. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Padang Prof Dr Asrinaldi2. Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT,Sohibul Ansor Siregar

LPSK Tegaskan Tolak Desakan Buka Identitas Pelapor Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
Seorang Anggota DPR, meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membuka identitas pelapor terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.// Identitas pelapor diminta agar dipublikasikan agar temuan fasilitas mewah tidak dianggap dibuat-buat oleh masyarakat. Permintaan ini menuai sorotan tajam dari publik yang menyebutnya sebagai sebuah keanehan karena pelapor semestinya dilindungi keam

Rieke Diah Pitaloka & Temuan Komisi XIII DPR RI dalam Fasilitas Mewah Lapas Kelas IIA Cibinong
Komisi XIII DPR RI kemarin melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengecek langsung temuan fasilitas mewah ilegal berupa klaster atau vila di area lapas. Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 10 dari 13 bangunan liar yang menyerupai homestay mewah dan tidak terdaftar sebagai Barang Milik Negara atau BMN, langsung dibongkar menggunakan alat berat.Mula

Sains & Spekulasi: Menjejak Bahtera Nuh di Ararat
Formasi Durupinar Bahtera Nuh, yang teridentifikasi pada tahun 1959 silam, kini kembali menjadi perhatian kelompok arkeolog internasional. Durupinar yang terletak di sebelah selatan Gunung Arafat di wilayah Turki bagian timur, dalam sebulan ini menarik minat banyak orang sejak bentuk dasarnya mirip dengan formasi Kapal Nuh yang sejak ratusan tahun dicari keberadaannya. Baru-baru ini para kelompok

Diskusi interaktif: Buntut Temuan Lapas Cibinong, Perlukah KPK Turun Tangan?
Narsumber: 1. Pakar Hukum Pidana Universitas Bayangkara Surabaya, Prof Solehudin2. Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Daker Khusus Armuzna, Terobosan Baru Persiapan Haji 2027
Kementerian Haji dan Umrah RI terus mematangkan persiapan Haji 2027. Tidak hanya soal petugas dan pembinaan jemaah serta travel, tapi juga titik paling krusial: Arafah, Muzdalifah, dan Mina - Armuzna.2027 Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kementerian Haji dan Umrah akan membuka Daerah Kerja Khusus Armuzna (Daker Armuzna) Arafah, Muzdalifah dan Mina.Apa urgensinya? Skema apa yang disiapkan? Dan

Dari Memimpin NTB hingga Mengasuh Santri: Jalan Pulang Tuan Guru Bajang
Setelah 10 tahun memimpin Nusa Tenggara Barat sebagai Gubernur dan menjalankan misi kemanusiaan di berbagai belahan dunia, Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi memilih kembali ke pesantren.Di Pesantren Abu Barokah Wanafaat, pagi harinya kini ditemani suara santri mengaji. Bukan lagi tentang jabatan dan pengawalan, melainkan tentang khidmah, merawat ilmu, kepercayaan, dan rasa aman para santri.Dalam perb

5 Pejabat Nonaktif, Bagaimana Mengawal Penanganan Lapas Cibinong?
Temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, berbuntut pada penonaktifan lima pejabat dan petugas lapas.Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi dan penanganan dugaan pelanggaran di dalam lapas. Lalu, bagaimana proses penanganan kasus ini dikawal agar berjalan transparan dan sesuai aturan? Apa langkah selanjutnya setelah lima pejabat dinonaktifkan?Simak pembahasan selengkap

Guruh Soekarnoputra Wafat, Mengenang Sosok dan Kiprah Putra Bung Karno
Kabar duka datang dari keluarga besar Soekarno. Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra atau Guruh Soekarnoputra, putra bungsu Presiden Soekarno dan Fatmawati, meninggal dunia pada Sabtu, 26 September 2026, pukul 04.16 WIB di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, dalam usia 73 tahun.Guruh Soekarnoputra dikenal sebagai seniman dan budayawan yang aktif berkarya di bidang musik, tari, serta seni pert

Klaster Mewah di Lapas, Bagaimana Memutus Praktik dan Celahnya?
Temuan adanya klaster mewah di dalam Lapas kembali menyoroti persoalan tata kelola dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Fasilitas yang berbeda dan akses istimewa bagi warga binaan memunculkan pertanyaan tentang celah yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.Lantas, bagaimana praktik klaster mewah di Lapas bisa muncul? Di mana letak celah pengawasannya? Dan apa yang perlu dibenahi agar selur

uang Rp100 Ribu Tahun Cetak 2026 Viral, Langka atau Cuma FOMO?
Uang kertas Rp100.000 Tahun Emisi 2022 dengan Tahun Cetak 2026, bertanda tangan mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mendadak viral, dan ramai diburu kolektor, hingga masyarakat biasa.// Karena fenomena FOMO (Fear of Missing Out), banyak orang buru-buru membongkar dompet, karena mengira uang ini adalah edisi sangat langka (rare item), yang punya nilai jual tinggi, setelah posisi Purbaya

Apa yang perlu didalami dan dibenahi dari temuan Ombudsman di Lapas Cibinong Bogor?
Temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas I Cibinong, Bogor, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di dalam lembaga pemasyarakatan.Lantas, apa saja yang perlu didalami dari temuan tersebut? Apakah persoalannya hanya terkait fasilitas, atau ada masalah yang lebih mendasar dalam tata kelola dan pengawasan di lapas?Apa yang perlu dibenahi agar fungsi pembi

Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, DPR Soroti Pengawasan dan Dugaan Suap
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI telah melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pondok Rajeg, Cibinong, Jawa Barat pada Rabu, 23 September 2026. Dalam sidak ini, Ombudsman RI menemukan berbagai temuan seperti fasilitas mewah yang berada di lingkungan lapas. Apa yang perlu di kritisi dari temuan ini u

Kemenag Punya Ditjen Pesantren, Apa Tujuan dan Fokus Kerjanya?
Presiden Prabowo Subianto membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Pembentukan Direktorat Jenderal baru ini secara khusus mewadahi urusan pesantren dan merupakan langkah pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Babagaimana penjelasannya? NARSUM : Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Th











