Apa Kata Tempo
Apa Kata Tempo adalah podcast mingguan yang mengulas opini redaksi Tempo, mengulik landasan di baliknya, dan menyuguhkan cerita di balik berita. Bagian dari Tempo Media Group. Kritik dan saran dapat dikirim ke podcast@tempo.co.id.
Episode
Kusut Masai Pengusutan Kasus Febrie
Pengusutan dugaan suap dan pemerasan yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, makin semrawut. Ada manuver sejumlah elite di lingkaran dekat Prabowo yang berebut pengaruh. Patut dikecam jika Presiden tak mengambil sikap yang berpihak kepada penegakan hukum.- - -Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi T
Saling Bongkar Polisi-Jaksa
Penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap rumah milik Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, memicu ketegangan antara Polri dan Kejaksaan. Pertikaian ini bisa mengungkap perkara korupsi di dua institusi itu. Namun penegakan hukum berlandaskan dendam dan alat gertak mudah diselesaikan secara politik. Presiden Prabowo memberikan solusi keliru.- - -Kunjungi s.id/bacatempo
Satuan Pencoleng Proyek Bergizi
Program makan bergizi gratis layak disebut sebagai salah satu korupsi paling masif dan sistemik dalam sejarah rasuah Indonesia. Korupsi tampak lazim dalam proyek ini. Praktik lancung yang merugikan keuangan negara terjadi dalam pelbagai lini dan melibatkan banyak kalangan: pejabat, partai politik dan aparat. Tidak dibangun dengan konsep yang baik sejak awal, MBG bisa bersalin rupa menjadi mesin lo
Silat Lidah Pemadaman Listrik
Mati lampu bergilir di Jawa dan Bali terjadi karena kurangnya pasokan batu bara. Kementerian Energi menyembunyikan fakta bahwa seretnya pasokan batu bara disebabkan oleh aturan Bahlil yang memotong kuota produksi. Kegagalan menjaga listrik selalu menyala di negeri yang dikaruniai batu bara berlimpah merupakan salah satu bukti salah urus negara.- - -Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan
Prabowo-Jokowi Tak Mesra Lagi
Presiden Prabowo dan Jokowi dikabarkan mulai merenggang. Pemicunya karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi tidak mendapat peran dalam pemerintahan. Harapan Jokowi agar Gibran kembali berpasangan dengan di Pemilu 2029 terancam ambyar, karena Ketua Umum Gerindra berencana mencari calon lain. Gesekan yang bermanfaat bagi publik karena demokrasi yang baik perlu ada kontestasi.
Problemnya Adalah Prabowo
Pemulihan ekonomi Indonesia bukan bergantung pada siapa Menteri Keuangan, melainkan seberapa cepat Prabowo menyadari kekeliruannya dalam membangun ekonomi. Persoalan besar yang memberi tekanan bagi perekonomian Indonesia bersumber dari proyek ambisius Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan pembelian alat perang yang dibiarkan begitu saja oleh Menteri Keuangan. Hukuman
Para Pencuri Makan Bergizi
Penangkapan Dadan cs hanya puncak gunung es dari centang-perenang makan bergizi gratis. Desainnya sudah cacat sejak hulu, bahkan kekacauan terjadi sebelum Badan Gizi terbentuk. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa proyek makan bergizi sengaja dirancang untuk mengkonsolidasi jaringan pendukung dan memoles citra pemerintahan Prabowo. Makin besar anggaran dialokasikan, makin besar peluang meniadi banca
Ekonomi Menyimpang Anak Sumitro
Presiden Prabowo banyak disebut menjalankan ekonomi Indonesia terpengaruh dari pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, ayahnya yang seorang begawan ekonomi. Tapi praktiknya justru menyimpang dari gagasan. Sumitro meyakini ekonomi yang sehat tak digerakkan oleh dominasi negara. Sebaliknya, program Prabowo banyak menerapkan komando. Buah memang tak selalu jatuh di dekat pohonnya.- - -Kunjungi s.id/bacat
Pokoknya Teddy, Semuanya Teddy
Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya mendapat banyak keistimewaan di pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai Sekretaris Kabinet, perannya sudah melebihi tugas seorang “perdana menteri”. Menjadi tentara, Teddy mendapat karpet merah menapak pangkat yang lebih tinggi, bahkan dengan perubahan peraturan. Mengapa Teddy bisa begitu dominan, dan apa saja konsekuensi yang bisa timbul bagi pelaksanaan jalannya
Tinggal Janji Reformasi Polri
Enam poin rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri tak menyentuh akar persoalan institusi kepolisian yang bermasalah sebatang badan. Semua bermula dari ketidakseriusan Presiden Prabowo membayar janji untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Para ahli hukum dalam komisi tidak berdaya menerbitkan rekomendasi radikal karena dikelilingi para jenderal polisi. Sejak awal tim ini hanya gimik presiden
Merana karena Rupiah
Nilai tukar rupiah semakin sehari semakin melemah, dan terus mencatatkan level terendah sepanjang sejarah. Salah satunya pemicunya, para investor melihat buruknya tata kelola fiskal pemerintah. Anggaran negara babak belur karena membiayai program ambisius Presiden Prabowo. Intervensi Bank Indonesia belum bisa meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Disiplin fiskal menjadi solusi jika ingin selamat.-
Gula-gula Hari Buruh
Merangkul kelompok buruh dapat dibaca sebagai salah satu cara Prabowo menyelamatkan kekuasaan. Prabowo menggunakan cara instan untuk menjinakkan pekerja menjelang hari buruh. Di tengah ancaman krisis, alih-alih mengelola fiskal, Prabowo memilih memberikan pemanis ke buruh, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar mengatasi keterpurukan ekonomi. Jika buruh berhasil dikooptasi demokrasi juga terancam.
Di Tubir Jurang Kebangkrutan
Penurunan drastis dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia memberi kabar buruk: arus kas pemerintah sedang tidak baik-baik saja. Penerimaan negara turun, pembayaran utang pemerintah besar, dan tekanan ekonomi dunia menjadi pemicunya. Namun semua itu tak membuat Presiden Prabowo Subianto insaf. Ia mempertahankan sumber masalah fiskal, yakni belanja tak produktif untuk proy
Ala Kadarnya Mencegah Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan meluas di sejumlah daerah. Penyebabnya, dipicu fenomena El Nino dan kekacauan tata kelola dalam mengantisipasi bencana. Pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), membuat areal api berkubang tak lagi terurus. Dengan gaya kepemimpinan Presiden yang impulsif, bencana tidak akan diselesaikan dari inti persoalan: bagaimana mencegah kebakaran dan bukan s
Aksi Korporasi Partai Figur
Beginilah jadinya bila partai politik bergantung pada sosok: ketika pamor dan pengaruh ketua melorot, partai menjadi ringkih. Itu yang terjadi pada Surya Paloh di Partai NasDem. Presiden Prabowo yang mengetahui kondisi internal NasDem, disebut-sebut menggagas penggabungan NasDem dengan Gerindra. Partai personal mudah terjerumus privatisasi, saat paceklik terjadi pendiri dapat menawarkan merger ata
Saatnya Menaikkan Harga BBM
Makin panjang perang Iran berlangsung, makin besar ongkos yang harus dibayar. Upaya-upaya seperti kebijakan WFH, efisiensi, dan pembatasan bahan bakar sulit diyakini bisa menambal kantong negara yang jebol karena harus menambah anggaran subsidi energi. Menaikkan harga BBM dan memotong program berbiaya besar adalah satu-satunya jalan menyelamatkan APBN. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk me
Teror Air Keras Pelanggaran HAM Berat
Serangan air keras kepada aktivis HAM, Andrie Yunus adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Kriterianya cukup: pelaku adalah aktor negara, targetnya lebih dari satu orang, dampaknya ketakutan yang meluas. Perlu ada tim gabungan pencari fakta independen di luar polisi dan Puspom untuk penyelesaian kasus ini. Publik menunggu keseriusan Presiden mengungkap rantai komando di baliknya. - - -
Tanam Jagung di Kebun Polisi
Polri kembali sibuk mengerjakan program politik Presiden Prabowo Subianto. Selain mengelola dapur MBG, polisi juga diminta menanam jagung untuk ketahanan pangan. Para perwira “berakrobat” agar target terpenuhi tapi akuntabilitas program terabaikan. Semakin jauh harapan reformasi Polri yang sempat digaungkan Prabowo. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo D
Gerakan Hijau dari Pesantren
Lima pesantren di Indonesia memberi angin segar di tengah sejumlah bencana alam yang terjadi karena kerusakan lingkungan. Mereka memandang isu lingkungan bukan sebagai urusan sekuler, tetapi bagian dari ibadah. Pesantren ramah lingkungan yang dipilih Tempo memaknai ulang ajaran Islam perihal pelestarian alam, seperti mengubah pengelolaan sampah menjadi amal (sedekah sampah), penanaman pohon sebaga
Kemanusiaan di Atas Perang Iran
Kekerasan, atas nama apa pun, tak pernah bisa dibenarkan. Jika kini Amerika Serikat dan Israel mengklaim menyerang Iran demi membebaskan rakyatnya dari tirani, adalah dalih yang dibuat-buat. Serangan yang menewaskan Khamenei satu paket dengan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Indonesia seharusnya lebih khawatir dengan dampak ekonomi, bukan hanya terburu-buru menyatakan siaga satu ke
Rusak Muruah Tersebab Negosiasi
Kesepakatan dagang resiprokal antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menuai kontroversi. Tim perunding bertindak asal cepat dan terkesan sekadar ingin membuat Presiden senang. Semakin membenamkan Prabowo dalam “permainan” Donald Trump. Agar tidak semakin merugi, pemerintah mesti cepat membatalkan perjanjian tersebut. - - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan disk
Sana-sini Antek Asing
Presiden Prabowo kerap menyebut para pengkritiknya sebagai “antek asing”. Cara ini mirip para otokrat yang menciptakan musuh bersama untuk melegitimasi kekuasaan. Pada saat bersamaan Prabowo dekat dengan dua pelobi asing yang kerap memengaruhi kebijakannya. Siapa antek asing?- - -Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi Tempo untuk memba
Uang Semir Barang Selundupan
Korupsi di Bea dan Cukai sudah berurat-akar. Petugas punya kewenangan penuh menentukan masuknya barang impor, mereka memperdagangkan itu guna mendapatkan suap yang tak terendus selama bertahun-tahun. Masuknya barang selundupan membuat industri nasional terpuruk. Sulit ada perbaikan jika penunjukan pemimpin Bea dan Cukai tidak diisi profesional. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatka
Lampu Kuning Lembaga Pemeringkat Asing
Kredibilitas pasar saham dan kebijakan fiskal Indonesia sedang jadi sorotan dunia. Pukulan bertubi-tubi dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ini menunjukkan satu hal: ada yang tak beres dalam manajemen ekonomi di Indonesia. Sudah bukan waktunya berlagak alergi kritik dan mengabaikan masukan lembaga riset asing. Memperbaiki tata kelola atau perekonomian tersungkur akibat permai
Diplomasi One Man Show
Tak ada penjelasan mengapa Indonesia perlu masuk menjadi anggota Dewan Perdamaian yang dibentuk Donald Trump. Prabowo tampil di panggung diplomasi seorang diri dan membuat keputusan-keputusan penting sendiri. Menteri Luar Negeri Sugiono kehilangan tampuk kendali diplomasi. Benarkah sikap itu sebagai bentuk insekuriti personal? - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangg
Cetak Sawit di Tanah Papua
Setelah proyek cetak sawah di Papua meleset, pemerintah malah memperluas pembukaan lahan yang menggerus hutan. Bukan hanya untuk cetak sawah dan perkebunan tebu, proyek ini hendak membuka perkebunan sawit seluas 426 ribu hektare. Ada pengusaha besar di balik proyek ini. Tanpa kajian lingkungan, ambisi swasembada menjadi lagu lama yang bisa menimbulkan bencana bagi Papua. - - - Kunjungi s.id
Proyek Strategis di Kampung Bahlil
BPK menemukan banyak masalah dalam proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak. Ada potensi kerugian negara dari proyek strategis nasional (PSN) tersebut yang seharusnya dibangun di Bintuni namun diminta oleh Bahlil Lahadalia untuk dipindah ke kampung halamannya. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan dalam permintaan tersebut. Sulit berharap Presiden Prabowo Subianto mengusut pelba
Pintu Politik Komando Prabowo
Memakai dalih usang soal biaya mahal, partai politik pendukung Prabowo mengusung rencana pembatalan pilkada langsung dan mengembalikan ke DPRD. Upaya merampas kedaulatan rakyat tersebut berkonsekuensi buruk bagi kehidupan bernegara. Selain itu patut dicurigai ada motif terselubung lain: setelah pilkada kembali ke DPRD, berikutnya pemilihan presiden kembali ke MPR. Jika itu terjadi, kita kembali ke
Siapa Pelindung Pembunuh Munir
Upaya Komnas HAM memulai kembali penyelidikan kasus pembunuhan Munir mendapat gangguan. Sejumlah anggota DPR ditengarai mengintervensi dan meminta penyelidikan dihentikan. Kasus pembunuhan berencana Munir semakin gelap. Tanpa komitmen negara, derasnya dominasi militer di pemerintahan dan konstelasi politik membuat dalang kejahatan sulit tersentuh hukum. Negara hukum yang gagal menegakkan hukum. -
Tebus Dosa Mahkamah Konstitusi
Setelah membuat banyak putusan blunder, salah satunya perubahan ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, Mahkamah Konstitusi mulai berbenah dan memberikan harapan. Putusan tentang rangkap jabatan dan larangan polisi aktif mengisi jabatan sipil menjadi penebus dosa. Namun masih ada ancaman terhadap lembaga tersebut: penolakan untuk melaksanakan put
Setengah Hati Menangani Banjir Sumatera
Presiden Prabowo tak kunjung menetapkan banjir dan tanah longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Di pelosok, sejumlah kepala daerah sudah menyerah. Ratusan ribu korban mengungsi, akses jalan dan komunikasi terputus, listrik mati, dan persediaan pangan menipis. Di Aceh, bahkan empat kampung hilang begitu saja. Fakta-fakta itu belum juga mengetuk nurani pemerintah untuk bergerak lebih cepat. S
Terbelah karena Konsesi Tambang
Konflik internal elite Nahdlatul Utama dipicu perebutan konsesi batu bara. Setelah angin politik berubah, mereka terbelah ihwal pengusaha yang hendak digandeng untuk menggarap tambang. Sejak awal pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan menuai kritik karena dicurigai sebagai “gula-gula” pemerintah untuk memangkas independensi kelompok masyarakat sipil. - - - - Kunjungi s.id/bacatempo&nbs
KUHAP Bukan untuk Masyarakat Sipil
Di tengah gelombang penolakan kelompok masyarakat sipil dan akademikus, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap disahkan. Publik khawatir pasal-pasal di dalamnya akan menjadi alat represi. Banyak hal substansial penting yang diabaikan dalam KUHAP ini. Pada akhirnya kitab hanya memberi kewenangan khusus kepada penegak hukum, bukan untuk melindungi hak asasi warga negara. - - - Ku
Kebijakan Populis Berbungkus Swasembada Pangan
Pelbagai klaim keberhasilan swasembada pangan mulai menunjukkan belangnya. Komisi Pertanian DPR dan Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dari kebijakan pembelian gabah tanpa syarat atau any quality. Penumpukan beras di Bulog telah menimbulkan kerusakan. Ombudsman menyebut total kerugian mencapai Rp 7 triliun. Kebijakan populis Menteri Pertanian Amran Sulaiman dituding sebagai pemic
Bahaya Investasi Konflik Kepentingan GoTo
Kejaksaan Agung menyelisik keganjilan investasi Telkomsel di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk senilai Rp 6,4 triliun. Transaksi ganjil yang berpotensi menimbulkan kerugian karena harga saham GoTo terus anjlok sejak mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tiga tahun lalu. Konflik kepentingan sangat terang dalam aksi korporasinya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi karpe
Yang Tak Tersentuh Hukum
Nama Bobby Nasution muncul dalam persidangan dua kasus korupsi. Namun tak kunjung diperiksa. Tak tersentuhnya menantu Jokowi tak lepas dari perlindungan orang-orang tertentu di KPK. Apa yang terjadi di Sumatera Utara adalah bukti dinasti politik rentan tergelincir praktik lancung nepotisme dan korupsi. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh a
Tangan Baru Menguasai Senayan
Sjafrie Sjamsoeddin mengambil peran komunikasi politik Presiden yang selama ini didominasi Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran Sjafrie mengubah konstelasi baru di lingkaran istana, memperuncing hubungan dengan Dasco, sekaligus menambah dominasi tentara mengurus partai politik. Posisi Sjafrie yang menonjol membuat pimpinan partai seperti mendapat pintu baru untuk menyalurkan aspirasi elite mer
Catatan Setahun Pemerintahan Prabowo
Publik semestinya tak perlu terkejut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada setahun pertama masa pemerintahannya. Semua sudah tertuang buku yang ditulis Prabowo tahun 2022 lalu, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo membuat banyak solusi yang bisa menyelesaikan problem pokok Indonesia. Salah satunya, untuk Prabowo membangun konsolidasi otoritarian, menerapkan ekonomi dan politik terpi
Blunder Utak-Atik Impor BBM
Keputusan Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengatur impor BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi memicu kelangkaan bensin dan solar di SPBU swasta. Kebijakan itu tidak hanya menyusahkan masyarakat, tapi seperti ingin mendorong konsumen kembali memakai BBM bersubsidi. Solusi yang dipilih Menteri Bahlil menjadi blunder karena logika terbalik. Bisa merusak daya saing investasi Indonesia. - - - Kunjungi
Gagap Bersikap Genosida Palestina
Pidato berapi-api Prabowo di PBB gagal menunjukkan sikap tegas Indonesia atas genosida dan tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia lebih berfokus pada “gejala”, bukan “penyebab” genosida di Gaza. Prabowo memilih diplomasi dua kaki: mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mengakui Israel. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo
Reformasi Polri Jangan Sampai di Sini
Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respons tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Ketika kerusakan ada pada institusi maka yang pertama ditunjuk adalah kepalanya. Wacana pergantian Kapolri ini membuat Listyo Sigit bergerak membuat tim reformasi internal mendahului tim reformasi buatan Istana. Reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri. - -
Desain Buruk Makan Bergizi Gratis
Sudah sepuluh bulan proyek makan bergizi gratis dijalankan tetapi kekacauan demi kekacauan terus terjadi. Mulai pelaksanaan yang berantakan, jatuhnya korban akibat keracunan, sampai melesetnya pelbagai target yang tecermin dari rendahnya serapan anggaran. Dari anggaran Rp 71 triliun, per September 2025 baru terserap 22,1 persen. Bukannya mengevaluasi, Badan Gizi Nasional justru meminta anggaran le
Ganti Menteri, Memoles Citra
Reshuffle kabinet di era Prabowo Subianto tak ada bedanya dengan era presiden sebelumnya: hanya sekadar ganti pemain dan bagi-bagi jabatan. Perombakan yang grasah-grusuh ini juga tak menyentuh akar masalah. Presiden melakukan reshuffle sekadar merespons demonstrasi yang berakhir rusuh pada Agustus lalu. Tanpa pendekatan yang berpihak kepada orang banyak, seberapa pun sering gonta-ganti menteri, ma
Potong Generasi Memberantas Korupsi di Kementerian Tenaga Kerja
Ditunjuk menempati jabatan yang seharusnya melindungi para pekerja, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer malah ditengarai memperalat jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Ironisnya, modus korupsi serupa terus berulang di kementerian itu. Mengganti satu orang saja tak cukup. Memotong generasi layak dipertimbangkan untuk menghapus budaya korupsi yang sudah mengakar. - - - Kunjungi s.id/
Biang Kemarahan Publik
Demonstrasi besar yang melanda Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia menjadi pesan tebal kepada pemerintah yang nirempati. Kematian Affan menyadarkan publik bahwa biang kerok keadaan kalut akhir-akhir ini bukan semata perilaku para politikus. Arogansi polisi, penyelewengan hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada kepentingan orang banyak adalah masalah utama pemerintahan
Jenderal Nasution dan Problematika Dwifungsi Militer
Jenderal Abdul Haris Nasution melahirkan konsep “jalan tengah” menjadi cikal bakal dwifungsi militer yang berkibar di era Orde Baru. Redup setelah Reformasi 1998, hari-hari ini militerisme kembali menguat dan menjadi alat politik penguasa. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan tentara untuk menggarap berbagai proyek negara. Dominasi tentara akhirnya melemahkan supremasi sipil sebagai prasyarat teg
Sayonara Ibu Kota Jokowi
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berpotensi mangkrak karena meleset jauh dari rencana yang pernah dirancang Jokowi. Proyek itu memang tak pantas dilanjutkan. Di tengah kelesuan ekonomi, beban utang, belanja pemerintah semestinya dialokasikan untuk proyek-proyek bermanfaat. Proyek ugal-ugalan IKN memberi pelajaran kepada Prabowo bahwa memaksakan ambisi tanpa menimbang manfaat akan
Gali Lubang Tutup Lubang Utang Pemerintah
Utang pemerintah Indonesia sampai triwulan pertama 2025 sebesar 7 ribuan triliun rupiah. Untuk membayar utang yang jatuh tempo, pemerintah justru menarik utang baru. Selama ini Kementerian Keuangan mengklaim utang Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Padahal tolok ukur yang mereka gunakan itu bisa menyesatkan karena memberi gambaran tak utuh tentang kerentanan ekonomi Indonesia. Kondisi ini aka
Pergantian Pemain Riza Chalid
Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang malang-melintang di setiap rezim, akhirnya menjadi tersangka korupsi impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Bukan satu-dua kali Riza tersandung kasus hukum, namun selalu lolos karena memiliki sandaran politik yang membuatnya aman. Sekelompok pengusaha ditengarai meminta Riza berbagi lapak bisnis minyak, tapi ia menolak. Muncul kecurigaan ini se
Bau Politik Perkara Tom Lembong
Proses peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong semakin menunjukkan keganjilan. Jaksa penuntut umum mengabaikan begitu saja banyak kesaksian dalam persidangan yang telah berlangsung selama empat bulan. Tak hanya para saksi, sejumlah fakta yang bertentangan dengan dakwaan jaksa muncul dalam persidangan. Penanganan perkara yang menjerat Tom bakal menjadi preseden buruk: kebijakan bisa dengan
Koalisi Megawati-Prabowo, Oposisi Pupus
Koalisi PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto makin dekat. Gerindra telah memberikan tawaran, PDIP tidak menolak, sembari mengajukan sejumlah syarat semata untuk kepentingan partainya. Sampai di sini, politik sekadar jadi permainan para juragan partai. Harapan adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan terancam musnah. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon
Budi Arie di Ujung Tanduk?
Pengakuan para tersangka kasus pengamanan judi online semakin mengarah ke Budi Arie Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika. Polisi tentu tidak boleh tebang pilih: menyasar pegawai rendahan, membiarkan para petinggi yang terindikasi terlibat. Di luar itu, aparat hukum mesti menyelisik bandar dan penerima manfaat yang lebih besar. Perputaran uang judi online yang besar membuat apara
Pemalsu Sejarah Kerusuhan Mei 1998
Menteri Kebudayaan Fadli Zon sejak 2004 konsisten menyangkal kejahatan manusia pada 1998. Dalam tragedi pemerkosaan itu, Fadli menyoal kata “massal”. Padahal Presiden BJ Habibie dan Jokowi mengakui kejahatan tersebut. Muncul kecurigaan motif politik di balik upaya memanipulasi sejarah kerusuhan Mei 1998. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Undu
Muslihat Merusak Raja Ampat
Dalam urusan melanggar aturan, para pejabat Indonesia mahir bersembunyi di balik asap: berpikir sudah rapi menutupi kejahatan, padahal publik melihatnya secara telanjang. Dalih “hilirisasi” sumber daya alam hanya kedok menyedot aset berharga Indonesia untuk keuntungan elite dan bohir politik. Salah satunya penerbitan izin tambang nikel di Raja Ampat yang menabrak konstitusi. Indonesia sedang menem
Cara Cepat Menjadi Negara Gagal
Pengalihan kewenangan pengelolaan perusahaan pelat merah dari Kementerian BUMN ke Danantara tidak akan membawa kebaikan dalam tata kelola. Bedanya, Menteri Erick Thohir yang sebelumnya berkuasa besar, mendadak menjadi tidak berdaya. Namun ini semata ganti pemain. Serupa yang lalu-lalu dengan dalih kepentingan rakyat, Danantara diizinkan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang tidak
Favoritisme Prabowo: Runtuhnya Meritokrasi ASN
Pemilihan dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan menuai polemik. Presiden Prabowo memilih Direktur Jenderal Bea Cukai dan Direktur Jenderal Pajak semata favoritisme dan mengabaikan sistem meritokrasi. Padahal mereka memegang posisi strategis yang membutuhkan profesionalitas. Keputusan ini juga bisa menimbulkan pesan keliru: loyalitas lebih penting daripada kapabilitas. - - - Kunjungi s.id/b
Panggung Baru Haji Isam
Sukses sebagai oligark, Haji Isam tahu membaca arah angin politik. Di Indonesia, tanpa partai, kekuasaan mudah guyah, terutama ketika sumber daya dan dana mulai menipis. Kini Haji Isam masuk ke gelanggang politik dengan berencana menguasai PPP lewat saudaranya. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca ber
Mabuk Populisme ala Gubernur Konten
Dedi Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya tak menyelesaikan apa-apa. Kebijakannya yang kontroversial tak pernah menyentuh akar masalah. Getol membuat konten boleh saja asal tidak melupakan janji kampanye. Cara Dedi memupuk populisme mengingatkan Tempo sepak terjang Mulyono alias Jokowi. - - - - - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digit
S2E186 Unjuk Kekuasaan Hercules di Era Prabowo
Hercules dan organisasi masyarakat GRIB Jaya (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) kini bertransformasi menjadi pemain politik. Bagi mereka, nama Prabowo Subianto ampuh tak hanya untuk merekrut anggota dan menambah pundi-pundi dari bisnis keamanan, hal itu juga membuat mereka kebal dari penindakan aparat hukum, dan leluasa berbuat onar di pelbagai daerah. - - - - - Kunjungi s.id/bacatempo untu
S2E185 Dilema Pemakzulan Gibran
Usul pemakzulan Gibran mungkin terdengar menyenangkan. Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar Undang-Undang Dasar dikembalikan ke versi sebelum amendemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. Pendeknya, kita akan memutar waktu ke zaman gelap Orde Baru. Kini kita pula yang ikut menanggung dilema itu. - - - - Kunjungi s.id/tempo55gogo untuk dapat promo khusus
S2E184 Koperasi Merah Putih, Siapa yang Untung?
Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan populis, yakni membangun 80 ribu koperasi desa. Dana yang dibutuhkan tidak main-main mencapai Rp 400 triliun. Pembentukan Koperasi Merah Putih tak urgen, kecuali sebagai konsolidasi dana dan politik Prabowo beserta kroni-kroninya menuju Pemilihan Umum 2029. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh ap
S2E183 Makan Bergizi Gratis (MBG): Proyek atau Program?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menekan tingkat stunting dan memberi multiplier effect malah berpotensi menjadi ladang KKN baru. Tempo menemukan pelaksana proyek ini justru dikerjakan oleh kerabat dan orang dekat Prabowo. Program MBM butuh perombakan total jika ingin tepat sasaran. ------------ Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digi
S2E182 Ancaman Resesi di Depan Mata
Prabowo Subianto tidak punya alasan mengabaikan ancaman resesi ekonomi. Padahal indikator ekonomi jelas memperlihatkan potensi bencana bagi ekonomi Indonesia. Prabowo harus menurunkan egonya dengan menunda program kerja ambisius dan memperbaiki kebijakan secara struktural. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk memba
S2E181 Ala Kadarnya Memberantas Judi Online
Pemerintah tak pernah sungguh-sungguh memberantas judi online. Selama ini polisi berkelit judi online sukar diberantas, padahal para bandar sebenarnya masih bisa dikejar. Tempo menemukan bahwa seorang politikus dari partai berkuasa memiliki kaitan dengan bisnis judi. Masih adakah peluang pemerintah memberantas judi? - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Di
S2E180 UU TNI Sah! Komando Politik Prabowo Terwujud
Revisi Undang-Undang TNI adalah wujud politik komando Prabowo menciptakan birokrasi penurut. PDIP yang diharapkan menjadi oposisi pemerintah justru getol mengegolkan UU TNI. Prabowo memutar balik Indonesia ke masa kejayaan orde baru. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powe
S2E179 Hulu Rusak, Hilir Binasa, Rakyat Sengsara
Penyelesaian banjir tidak cukup dengan menangisi insiden dan membuat konten turun ke lapangan. Pemerintah belum menunjukkan itikad serius menangani banjir. Padahal pangkal soalnya jelas, alih fungsi lahan dan kebijakan yang serampangan. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. P
S2E178 Korupsi Impor Minyak dan Populisme Hukum
Dalam kasus korupsi impor minyak pertamina Kejaksaan Agung tergoda populisme hukum. Heboh mengumumkan kerugian besar sebuah kasus, kemudian kalang-kabut dalam pembuktiannya. Korupsi impor minyak harus diberantas. Tapi bila skandalnya diungkap dengan motif menyingkirkan pemain lama, tampaklah bahwa Kejaksaan Agung hanya menjadi alat kekuasaan. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan
S2E177 Tentara di Barak, Bukan di Perusahaan Negara
Ratusan perwira aktif disiapkan untuk mengelola BUMN dan BUMD. Langkah ini jelas kebablasan. Kita punya pengalaman buruk dengan asas dwifungsi angkatan bersenjata, yang menempatkan prajurit bukan semata kekuatan militer, tapi juga dapat menjalankan semua tugas, dari politik, sosial, hingga ekonomi negara. Kompetensi prajurit berperang, bukan berbisnis. - - - - - Kunjungi s.id/bacatempo untu
S2E176 Awan Gelap di Atas Prabowo
Bagi kita yang waras, demo “Indonesia Gelap” adalah peringatan agar Indonesia tidak ambruk dalam kehancuran. Alih-alih mendengar kritik publik , Presiden Prabowo malah mencibir dan memaki kritik itu dengan menyebutnya “Ndasmu!”. Prabowo seperti tak sadar bencana pemerintahannya dimulai dari pelbagai kebijakan Jokowi. Jika Anda tak cemas dengan pemerintahan yang takut kepada lukisan dan lagu, Indon
S2E175 Pilih Kasih Prabowo dalam Memotong Anggaran
Pemangkasan anggaran oleh pemerintah yang dibungkus dengan istilah “efisiensi”terasa janggal. Sebab dilakukan tanpa kriteria yang jelas dan terkesan pilih kasih. Di sisi lain, pemborosan malah terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden. Terkini, pemerintah juga mengangkat influencer menjadi staf khusus, setara eselon 1. ---------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berl
S2E174 100 Hari Prabowo-Gibran: Bahaya Militerisme Menguat
Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat di depan mata militerisme menguat dan supremasi sipil melemah. Runtuhnya supremasi sipil di era demokrasi ini kelak akan membuka ruang terciptanya Otoritarianisme dalam bentuk baru, berbeda dengan era orde baru. -------------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Berlangganan Tempo, klik di sini: https://s.id/tempoaja Baca Tem
S2E173 Pagar Laut Viral: Kolaborasi Oligarki dengan Penguasa
Penguasa lemah di depan pengusaha. Pagar laut di Tangerang itu ternyata beririsan dengan area pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK). Bagaimana bisa ada sertifikat hak guna bangunan yang terbit di atas laut? Tempo mengungkap banyak aktor terlibat di balik pagar laut yang viral ini. -------- Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO. Official Website: https://www.tempo.co
S2E171 Jokowi dalam Liga Korupsi Dunia, Sepenuhnya Urusan Pribadi
Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Tak sepatutnya kita mempertanyakan kredibilitas OCCRP karena telah memberi nominasi tokoh terkorup kepada mantan presiden Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi. -------- Apa pendapat mu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting
S2E171 Kerjalah Hasto, Jokowi Kutangkap
Dalam perkara Harun Masiku, Jokowi dan Hasto Kristiyanto saling gertak. Kasus yang sudah lama membeku itu seketika terbuka. Menjadi tersangka atau tidak, Hasto seharusnya tak ragu membongkar kebobrokan pejabat negara. Meskipun pesimis, KPK harus bertanggungjawab menuntaskan kasus itu. Ini saatnya buka-bukaan. - - - Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo
S2E170 Jangan Rampas Suara Rakyat dengan Pilkada ala Orba
Prabowo Subianto ingin menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengembalikannya kepada DPRD. Alih-alih maju, wacana ini justru membuat demokrasi mundur seperti era orde baru. Lagi pula menghapus pilkada langsung belum tentu jadi solusi dari bengaknya biaya politik. Justru membuat proses pemilihan menjadi lebih transaksional. - - - Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan
S2E169 Pram-Rano Menang. Cikal Oposisi dari Jakarta?
Pada Pilkada Jakarta kali ini Prabowo dan Jokowi memilih jalan yang berbeda. Tidak ada gugatan atas kemenangan Pramono-Rano Karno, artinya tidak ada skenario dua putaran. Demokrasi di Jakarta hampir kembali, kita harus tetap menjaganya dari pengaruh juragan partai politik. - - - Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk m
S2E168 Proyek Strategis Nasional, Strategis Untuk Siapa?
Sebagian proyek besar swasta dipaksakan untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Dugaan lain, status PSN yang mendapat banyak 'privilege' ini merupakan bentuk imbalan. Pembangunanisme ala Jokowi yang menjadi sumber konflik dan pelanggaran HAM, harus dihentikan. Presiden Prabowo harus mengevaluasi PSN. ------ Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digit
S2E167 Pilkada Jakarta, Akankah Demokrasi Kembali?
Ada yang khawatir kalau Pilkada Jakarta cuma satu putaran. Tapi cara lama memainkan suara, intimidasi aparat, dan guyuran bansos rasanya tidak mempan di Jakarta. Dengan begitu ada harapan demokrasi kembali di Jakarta. Tetap harus kita kawal. - - - Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam
S2E166 Bahaya Politik Pilkada Jokowi
Endorse dari mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo kepada sejumlah calon kepala daerah, mencerminkan lemahnya gagasan mereka. Fenomena Jokowi turun gunung dan keberpihakan Prabowo dalam Pilkada ini membuat kontestasi politik jadi tidak asik. - - - Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan men
S2E165 Perang Melawan Judi Online Hanya Dagelan Semata
Penangkapan pegawai Kementerian Komdigi terkait kasus judi online menyeret banyak nama. Polisi juga terkesan setengah hati membongkar pelaku judi online. Sulit berharap penegakan hukum bisa menyentuh menteri hingga tauke-tauke besar. - - - Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
